Kota-Kurun waktu dasawarsa terakhir, sector kesehatan khususnya; penurunan angka kematian balita, peningkatan kesehatan ibu, pengurangan HIV/AIDS, Malaria dan penyakit menular mendapatkan perhatian serius dunia, perhatian itu di wujudkan dengan menjadikan kesehatan sebagai indicator keberhasilan pembangunan, dan menjadi target Millenium Development Goals (MDGs), namun disayangkan kebijakan itu tak terintegrasi dengan baik pada lavel Pemda, bahkan Pemda terkesan setengah hati.
Hal itu diungkapkan Sholikatun dari Departemen Good Governance and Democracy Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (Lakpesdam) NU Jepara.
Sholikatun mencontohkan, angka kematian kasar (Crude Death Rate) yang merupakan angka kematian per 1000 penduduk tahun 2007 sebesar 4,51 per 1000 kelahiran, sedangkan pada tahun 2006 CDR sebesar 4,32 per 1000 kelahiran, terjadi kenaikan sebesar 0,19.
Sedang, Angka kelahiran kasar (yang merupakan jumlah anak yang dilahirkan) Jepara tahun 2007 sebanyak 19.906 dengan ratio Crude Brit Rate (CBR) 18,54 per 1000 kelahiran, angka ini mengalami penurunan sebanyak 459 kelahiran, dibanding tahun 2006 yang sebanyak 20,365 kelahiran dengan ratio CBR sebesar 19, 25 per 1000 kelahiran.
Fasilitas
Sholikatun menambahkan, sarana prasarana kesehatan, sebagai komponen vital pencapaian pembangunan kesehatan masyarakat dan juga sebagai tolok ukur komitmen Pemerintah dalam pengentasan kemiskinan, tidak mengalami peningkatan.
Fasilitas kesehatan di Jepara berdasar data Badan Pusat Statistik (BPS), selama tahun 2004 sampai dengan tahun 2007 tidak mengalami pertumbuhan signifikan, kurun waktu 4 tahun tersebut Jepara memiliki fasilitas kesehatan masyarakat, rumah sakit sebanyak 5 unit, puskesmas 20 unit, puskesmas pembantu 45 unit, rumah bersalin 39 unit dan Posyandu sebanyak 1,051 unit.
Kabijakan Anggaran
Sementara itu Choirul A, dari Komunitas Belajar Anggaran (KBA) menyampaikan, anggaran Dinas Kesehatan pada RAPBD 2010 diproyeksikan sebesar Rp. 19,1 milyar, turun sebesar Rp. 1,4 milyar atau 7,1 persen dari total alokasi pada APBD Perubahan 2009 yang sebesar Rp. 20,6 milyar.
Dari alokasi anggaran 2010, terbagi untuk Belanja Tidak langsung sebesar Rp. 3,6 milyar dan Belanja Langsung sebesar Rp. 15,5 milyar.
Choirul menjelaskan dari kajian Lakpesdam NU, tercatat banyak ketimpangan yang muncul dari Rancangan APBD 2010 sektor kesehatan.
Ia mencontohkan, alokasi anggaran untuk Program Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak anggarannya sebesar Rp. 80 juta, dan Program peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak alokasinya sebesar Rp. 100 juta, ini timpang jika dibandingkan dengan anggaran belanja pengadaan Komputer yang sebesar Rp. 353 juta.
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin APBD Perubahan 2009 dialokasi Rp. 638 Juta, sedang pada RAPBD 2010 diproyeksikan sebesar Rp 400 juta, itupun Tersedot untuk belanja pegawai sebesar Rp. 284 juta.
Pada APBD Realisasi tahun 2008 retribusi pelayan kesehatan memberikan kontribusi atau sumbangan terbesar Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 27 milyar dari Rp. 67 milyar Pendapatan Asli Jepara, ini menggambarkan betapa ironi Jepara, sebagai kota ukir (kota industry) ternyata dibiayai orang sakit.
Melihat realitas tersebut Seharusnya pemerintah lebih berpihak pada masyarakat miskin, bukan justru sebaliknya anggaran dihabiskan untuk membiayai aktivitas pegawai. Harapnya. (senthir/kangbadik)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar