Anggaran Kelautan Abaikan Kesejahteraan Nelayan

Kota- Kebijakan Anggaran sector kelautan dan perikanan yang disuratkan dalam dokumen APBD Jepara, berdasarkan analisa yang dilakukan Lakpesdam NU Jepara sampai saat ini belum mencerminkan keberpihakan pada masyarakat miskin (nelayan).

M. Zainuddin dari Departemen Pemberdayaan dan Advokasi Lakpesdam NU Jepara, menyampaikan itu seusai analisa dokumen RAPBD Jepara tahun 2010,
Saya melihat pemerintah belum sepenuh hati dalam memperhatikan nasib wong cilik” ungkapnya.

Anehnya, berdasarkan analisa dokumen yang kami lakukan pendapatan daerah dari sector kelautan pada tahun 2008 sebesar Rp. 40 juta, namun pada APBD peruahan 2009 hanya ditargetkan sebesar Rp. 6,5 Juta dan RAPBD 2010 ditargetkan sebesar Rp. 7 juta,  rasionalisasinya target 2009 dan 2010 bisa lebih dari Rp. 40 juta, bukanya malah jomplang seperti itu.

Tak Berpihak

Bukan hanya itu, tren kenaikan anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan ditiap tahunya, memiliki trend yang stagnan, anggaran sector ini pada tahun 2007 sebesar Rp. 7,4 milyar, tahun 2008 sebesar Rp. 6,5 milyar, tahun 2009 sebesar Rp. 6,5 milyar, sedang tahun 2010 diproyeksikan sebesar Rp. 6,8 milyar.

Selain itu, dalam tiap tahun anggaran tersebut tersedot untuk belanja tidak langsung (belanja pegawai) rata-rata sebesar 31 persen dan belanja langsung sebesar 68 persen. secara performa ini berbeda dengan beberapa dinas lainya yang menggunakan rumus terbalik, belanja Tidak langsung lebih tinggi dibandingkan belanja langsung.

Pada tahun anggaran 2010, dari total anggaran Rp. 6,8 milyar belanja tidak langsung sebesar Rp, 2,1 milyar atau 31 persen, sedangkan belanja langsung (belanja public) sebesar Rp. 4,7 Milayar, atau 68,5 persen. Presentase ini mengalami penurunan dibandingkan pada APB Perubahan 2009, dimana alokasi belanja langsung sebesar 70 persen.

Namun, alokasi sebesar Rp. 4,7 milyar tersebut masih dikurangi untuk belanja honorarium sebesar Rp. 2,1 milyar, sedang belanja modal sebesar 2,6 milyar.(senthir/kangbadik)