Sementara itu keberhasilan pembangunan kesehatan diataranya diindikasikan pada penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan penurunan Angka Kematian Bayi (AKB), untuk untuk mencapai 2 hal itu, dapat dilakukan melalui deteksi dini tehadap resiko kematian ibu saat hamil dan melahirkan, peningkatan pelayanan kesehatan dan keselamtan ibu dan bayi, penyampian informasi pentingnya pencegahan resiko kematian dan terjangkit penyakit dengan melakukan pemeriksaan secara rutin, dan pengalokasian anggaran untuk AKI dan AKB.
Sebuah keironisan, jika AKI dan AKB semakin tinggi terjadi padahal bila kita tinjau lebih jauh, kesehatan reproduksi perempuan sudah dijamin dalam rangkaian konvensi internasional yang ditandatangani pemerintah Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Kesepakatan Konferensi Internasional tentang Kependudukan dan Pembangunan di Cairo, Mesir, tahun 1994, dan Konferensi Dunia Keempat tentang Perempuan di Beijing tahun 1995.
Sebuah keironisan, jika AKI dan AKB semakin tinggi terjadi padahal bila kita tinjau lebih jauh, kesehatan reproduksi perempuan sudah dijamin dalam rangkaian konvensi internasional yang ditandatangani pemerintah Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Kesepakatan Konferensi Internasional tentang Kependudukan dan Pembangunan di Cairo, Mesir, tahun 1994, dan Konferensi Dunia Keempat tentang Perempuan di Beijing tahun 1995.
Angka Kematian Ibu Melahirkan dan Bayi
Badan Pusat Statistic (BPS) mencatat pada tahun 2006 angka kelahiran di Kabupaten Jepara sebanyak 20.365 kelahiran, dengan ratio kelahiran Cruide Birth Rate (CBR) sebesar 19,25 per 1000 kelahiran, dan Cruide Death Rate (CDR) sebesar 4,32 per 1000 kelahiran. Sedangkan pada tahun 2007 dilaporkan angka kelahiran dikabupaten Jepara sebesar 19.906, dengan rasio Crude Birth Rate (CBR) 18,54 per 1000 kelahiran, adapun rasio kematian kasar Crude Death Rate (CDR) sebesar 4,51 per 1000 kelahiran.
Adapun penyebab utama terjadinya kematian Ibu dan bayi saat persalinan biasanya karena pendarahan, ekslamsi, atau preekslamsi yaitu kejang dan infeksi, jika menilik itu, maka angka kematian bayi mengalami peningkatan sebesar 0,43. Artinya target pembangunan kesehatan masyarakat belum tercapai.
Beberapa factor yang mempengaruhi hal itu, Pertama, masih jauhnya jarak jangkau masyarakat terhadap pusat pelayanan masyarakat, dengan rata-rata waktu tempuh selama 15 menit, Kedua,belum maksimalnya pelayanan kesehatan sebagai akibat dari sarana,prasarana dan tenaga kesehatan yang kurang memadai, Ketiga,masih minimnya infirmasi yang didapatkan oleh masyarkat, Keempat, masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya melakukan pemeriksaan secara rutin dan Kelima, Minimnya alokasi anggaran.
Adapun penyebab utama terjadinya kematian Ibu dan bayi saat persalinan biasanya karena pendarahan, ekslamsi, atau preekslamsi yaitu kejang dan infeksi, jika menilik itu, maka angka kematian bayi mengalami peningkatan sebesar 0,43. Artinya target pembangunan kesehatan masyarakat belum tercapai.
Beberapa factor yang mempengaruhi hal itu, Pertama, masih jauhnya jarak jangkau masyarakat terhadap pusat pelayanan masyarakat, dengan rata-rata waktu tempuh selama 15 menit, Kedua,belum maksimalnya pelayanan kesehatan sebagai akibat dari sarana,prasarana dan tenaga kesehatan yang kurang memadai, Ketiga,masih minimnya infirmasi yang didapatkan oleh masyarkat, Keempat, masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya melakukan pemeriksaan secara rutin dan Kelima, Minimnya alokasi anggaran.
Fasilitas
Sarana dan prasarana kesehatan merupakan komponen vital dalam pencapaian pembangunan kesehatan masyarakat, karena dengan sarana dan prasarana yang ada itulah akan dapat diukur sejauh mana komitmen pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dari sisi kesehatan itu diimplementasikan, karena jika dilihat lebih jauh jumlah sarana kesehatan yang ada di Jepara jika dibandingkan dengan jumlah penduduk yang mencapai 1.073.631 jiwa (BPS : 2007) masih jauh dari mencukupi.
Fasilitas kesehatan yang tersebar di Kabupaten Jepara selama tahun 2004 sampai dengan tahun 2007 tidak mengalami pertumbuhan, dalam kurun waktu 4 tahun jepara hanya memiliki fasilitas kesehatan masyarakat, Rumah sakit sebanyak 5 unit, puskesmas 20 unit, puskesmas pembantu 45 unit, Rumah bersalin 39 unit dan Posyandu sebanyak 1,051 unit.
Fasilitas kesehatan yang tersebar di Kabupaten Jepara selama tahun 2004 sampai dengan tahun 2007 tidak mengalami pertumbuhan, dalam kurun waktu 4 tahun jepara hanya memiliki fasilitas kesehatan masyarakat, Rumah sakit sebanyak 5 unit, puskesmas 20 unit, puskesmas pembantu 45 unit, Rumah bersalin 39 unit dan Posyandu sebanyak 1,051 unit.
Pelayanan dan Informasi
Peningkatan pelayanan public merupakan program dan kegiatan yang gencar dipromosikan pemerintah dalam upaya pencapaian kesejahteraan masyarakat, namun itu hanya sekedar promo karena pada prakteknya masyarakat masih dihadapkan pada procedural yang rumit dan njelimet.
Beberapa kasus yang diterima Lakpesdam dari pengaduan masyarakat, menggambarkan betapa rendahnya pelayanan public terlebih untuk masyarakat miskin. Semisal kasus pengurusan asuransi kesehatan baik itu jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) dari pemrintah pusat maupun Jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) yang dialokasikan dari Anggaran Daerah, untuk mendapatkan itu masyarakat harus berjibagu dengan prosedur administrative yang njelimet.
Belum lagi soal mahalnya biaya kesehatan masyarakat dan minimnya akses informasi masyarakat terhadap kesehatan semakin menjelaskan betapa buruk pelayanan public, ditambah lagi sosialisasi yang dilakukan pemerintah masih jauh dari maksimal, karena informasi yang disampaikan tidak tuntas sampai dimasyarakat, akibatnya masyarakat akan selalu menjadi obyek dan eksploitasi kebijakan.
Beberapa kasus yang diterima Lakpesdam dari pengaduan masyarakat, menggambarkan betapa rendahnya pelayanan public terlebih untuk masyarakat miskin. Semisal kasus pengurusan asuransi kesehatan baik itu jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) dari pemrintah pusat maupun Jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) yang dialokasikan dari Anggaran Daerah, untuk mendapatkan itu masyarakat harus berjibagu dengan prosedur administrative yang njelimet.
Belum lagi soal mahalnya biaya kesehatan masyarakat dan minimnya akses informasi masyarakat terhadap kesehatan semakin menjelaskan betapa buruk pelayanan public, ditambah lagi sosialisasi yang dilakukan pemerintah masih jauh dari maksimal, karena informasi yang disampaikan tidak tuntas sampai dimasyarakat, akibatnya masyarakat akan selalu menjadi obyek dan eksploitasi kebijakan.
Kesadaran Masyarakat
Disisi lain, masih rendahnya kesadarana masyarakat juga merupakan kendala bagi pencapaian pembangunan kesehatan masyarakat, beberapa kasus menggambarkan kecenderungan masyarakat untuk berobat dan melakukan persalinan di dukun bayi masih tinggi terlebih di daerah pedesaan.
Kajian dan analisa yang dilakukan Lakpesdam dalam beberapa kesempatan menggambarkan rendahnya pemahaman, kesadaran, kemauan masyarakat untuk berobat ke dokter dan melakukan persalinan di bidan.
Kajian dan analisa yang dilakukan Lakpesdam dalam beberapa kesempatan menggambarkan rendahnya pemahaman, kesadaran, kemauan masyarakat untuk berobat ke dokter dan melakukan persalinan di bidan.
Alokasi Anggaran
Alokasi anggaran untuk peningkatan kualitas pelayan kesehatan dan keselamatan ibu dan bayi selama 3 tahun terakhir mengalami penurunan, ini tidak selaras jika dibandingkan dengan ratio angka kematian ibu dan bayi yang cenderung mengalami peningkatan setiap tahun.
Pemerintah Jepara melalui Dinas Kesehatan mengalokasikan anggaran untuk peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan bayi tahun 2007 sebesar 250 juta, (2008) sebesar 250 juta, (2009) sebesar 200 juta dan proyeksi 2010 sebesar 150 juta. Sedangkan untuk Peningkatan keselamatan ibu dan bayi saat persalinan tahun 2007 sebesar 175 juta, (2008) 175 juta, (2009) 140 juta dan proyeksi tahun 2010 sebesar 100 juta. analis Badiul Hadi (Deputy Pusat Database, Jaringan dan Informasi. (senthir/kangbadik)
Pemerintah Jepara melalui Dinas Kesehatan mengalokasikan anggaran untuk peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan bayi tahun 2007 sebesar 250 juta, (2008) sebesar 250 juta, (2009) sebesar 200 juta dan proyeksi 2010 sebesar 150 juta. Sedangkan untuk Peningkatan keselamatan ibu dan bayi saat persalinan tahun 2007 sebesar 175 juta, (2008) 175 juta, (2009) 140 juta dan proyeksi tahun 2010 sebesar 100 juta. analis Badiul Hadi (Deputy Pusat Database, Jaringan dan Informasi. (senthir/kangbadik)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar