Senthir-Jepara (17/5): Nahdlatul Ulama (NU) harus segera menyentuh kepentingan ekonomi warganya secara sistematis dan merata, terutama warga pada lapisan paling bawah dari garis kemiskinan. Langkah paling awal dimulai dengan pengorganisasian basis, serta mengidentifikasi kepentingan dan potensi ekonomi warga nahdliyyin, melalui struktur jam’iyyah paling bawah, yaitu Kelompok Anak Ranting (KAR) NU. “Warga NU penting untuk segera diorganisir, untuk mengantisipasi krisis politik di internal NU. Kami baru saja menetapkan blue print KAR,” tegas Ketua PCNU Jepara, H. Nuruddin Amin kepada Suara Merdeka, Minggu (17/5) sore kemarin.
Penetapan blue print (panduan) pembentukan KAR-NU tersebut melalui Musyawarah Kerja Cabang (Mukercab) NU yang diikuti oleh seluruh Pengurus Cabang dan Pengurus MWC-NU se-Kabupaten Jepara. Mukercab NU yang dibuka dan ditunggui oleh Bupati Jepara, H. Hendro Martojo, MM itu, berlangsung pada Sabtu-Minggu, 16-17 Mei 2009 di Pulau Karimunjawa.
Menurut Gus Nung (panggilan akrab Nuruddin Amin), garapan utama dan paling mendesak, apabila NU tidak ingin ditinggalkan oleh ummatnya, adalah agar NU segera mengorganisir basis warga nahdliyyin sampai ke level paling bawah. Saat ini pengurus NU sedang terkesima, ternyata basis warganya telah banyak “digarap” oleh “orang lain” di luar jam’iyyah NU. “Selama ini, struktur organisasi NU dari tingkat Pengurus Besar, Wilayah, Cabang, bahkan sampai Ranting di tingkat Desa, semuanya tidak membasis.
Pengurus NU tidak ada yang pernah secara sungguh-sungguh, mendefinisikan kepentingan warganya, person by person, orang per orang, kemudian mencoba memperjuangkan kepentingan tersebut melalui jam’iyyah atau organisasi,” papar Gus Nung berintrospeksi.
Ada tiga fakta social-politik yang mendorong NU untuk lebih serius mengorganisir warganya melalui KAR-NU. Fenomena pertama, hancurnya suara partai politik yang memiliki kedekatan dengan NU (seperti PPP, PKB dan PKNU) serta rendahnya tingkat bargaining position PBNU dalam kancah perpolitikan nasional, sering dijadikan sebagai fakta, betapa NU dan para elitnya sama sekali tidak memiliki power untuk menentukan kebijakan politik dalam kancah lokal maupun nasional.
“Bahkan beberapa pengurus NU sempat meratapi sebuah parpol yang dilegitimasi oleh sejumlah besar kalangan elit kiai NU, akan tetapi kenyataannya tidak mampu menembus batas parliamentary threshold, sehingga gagal masuk parlemen. Ini tragedy politik paling menyakitkan warga NU,” tegas Gus Nung. Fakta yang kedua, adalah keterlibatan para elit NU dalam berbagai perpecahan partai politik dan perebutan kekuasaan kepala daerah.
“Keterlibatan para elit NU itu sedemikian transparan, bahkan sedemikian transparan mereka terlibat dalam money politic. Fakta ini seketika meruntuhkan kharisma kekiaian, melebur kepercayaan terhadap partai politik sebagai agregator kepentingan warga NU, sekaligus menurunkan kredibilitas para pimpinan NU dan jam’iyyah NU.Kondisi ini, sampai membuat NU berada di bawah titik nol perpolitikan,” Gus Nung memaparkan. Fakta yang ketiga adalah persebaran aspirasi politik warga NU ke lintas partai, bahkan sampai kepada lintasan ideologis yang kemudian membahayakan jam’iyyah NU.
Sebagian besar warga NU melihat partai politik tidak lagi menjadi instrumen menyalurkan aspirasi politik, akan tetapi semata-mata menjadi instrumen mengakumulasi kekuasaan dan kekayaan. “Pandangan ini membuat pilihan politik warga NU cenderung kepada partai politik yang berduit, apalagi mereka merasakan NU sebagai jam’iyyah tidak pernah melakukan fasilitasi pengembangan ekonomi warganya,” ujar Gus Nung.
Sebagian kader NU yang lain, jatuh pada pilihan partai politik yang berhaluan ideologi transnasional, berbau wahabi. Menurut Gus Nung, fakta sosial-politik ini menjadi keprihatinan sangat mendalam bagi para kiai sepuh NU. Sengatan ideologi wahabi ini bahkan bisa dirasakan dari upaya mereka mulai mengharamkan tahlil dan ziarah kubur, serta mem-bid’ah-kan pembacaan maulid Nabi Muhammad SAW. “Mereka sudah menguasai beberapa masjid NU di beberapa desa di Jepara, dan menyodorkan pendidikan berlabel Islam Terpadu,” kata Gus Nung. (senthir/kangbadik)
Pengurus NU tidak ada yang pernah secara sungguh-sungguh, mendefinisikan kepentingan warganya, person by person, orang per orang, kemudian mencoba memperjuangkan kepentingan tersebut melalui jam’iyyah atau organisasi,” papar Gus Nung berintrospeksi.
Ada tiga fakta social-politik yang mendorong NU untuk lebih serius mengorganisir warganya melalui KAR-NU. Fenomena pertama, hancurnya suara partai politik yang memiliki kedekatan dengan NU (seperti PPP, PKB dan PKNU) serta rendahnya tingkat bargaining position PBNU dalam kancah perpolitikan nasional, sering dijadikan sebagai fakta, betapa NU dan para elitnya sama sekali tidak memiliki power untuk menentukan kebijakan politik dalam kancah lokal maupun nasional.
“Bahkan beberapa pengurus NU sempat meratapi sebuah parpol yang dilegitimasi oleh sejumlah besar kalangan elit kiai NU, akan tetapi kenyataannya tidak mampu menembus batas parliamentary threshold, sehingga gagal masuk parlemen. Ini tragedy politik paling menyakitkan warga NU,” tegas Gus Nung. Fakta yang kedua, adalah keterlibatan para elit NU dalam berbagai perpecahan partai politik dan perebutan kekuasaan kepala daerah.
“Keterlibatan para elit NU itu sedemikian transparan, bahkan sedemikian transparan mereka terlibat dalam money politic. Fakta ini seketika meruntuhkan kharisma kekiaian, melebur kepercayaan terhadap partai politik sebagai agregator kepentingan warga NU, sekaligus menurunkan kredibilitas para pimpinan NU dan jam’iyyah NU.Kondisi ini, sampai membuat NU berada di bawah titik nol perpolitikan,” Gus Nung memaparkan. Fakta yang ketiga adalah persebaran aspirasi politik warga NU ke lintas partai, bahkan sampai kepada lintasan ideologis yang kemudian membahayakan jam’iyyah NU.
Sebagian besar warga NU melihat partai politik tidak lagi menjadi instrumen menyalurkan aspirasi politik, akan tetapi semata-mata menjadi instrumen mengakumulasi kekuasaan dan kekayaan. “Pandangan ini membuat pilihan politik warga NU cenderung kepada partai politik yang berduit, apalagi mereka merasakan NU sebagai jam’iyyah tidak pernah melakukan fasilitasi pengembangan ekonomi warganya,” ujar Gus Nung.
Sebagian kader NU yang lain, jatuh pada pilihan partai politik yang berhaluan ideologi transnasional, berbau wahabi. Menurut Gus Nung, fakta sosial-politik ini menjadi keprihatinan sangat mendalam bagi para kiai sepuh NU. Sengatan ideologi wahabi ini bahkan bisa dirasakan dari upaya mereka mulai mengharamkan tahlil dan ziarah kubur, serta mem-bid’ah-kan pembacaan maulid Nabi Muhammad SAW. “Mereka sudah menguasai beberapa masjid NU di beberapa desa di Jepara, dan menyodorkan pendidikan berlabel Islam Terpadu,” kata Gus Nung. (senthir/kangbadik)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar