23 Des 2009

NU Jateng Bicara Anggaran

Kota-Kemiskinan sebagai masalah, jika dilihat dari sudut pandang negara merupakan dampak dari kebijakan yang tidak berpihak pada masyarakat miskin, seperti kebijakan anggaran. Hal itu disampaikan Khoirul Anwar ketua Pengurus Wilayah Lakpesdam NU Jawa Tengah, saat Workshop "Meningkatkan Sensitifitas Organisasi Keagamaan dalam pengambilan kebijakan publik", kemaren (22/12) di Ponpes Al-Itqon Pedurungan.
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan peran serta NU dalam pengambilan kebijakan publik di tingkat Propinsi, kegiatan ini kerjasam dengan Pattiro Salatiga, Pekalongan dan The Asia Fundation. dan dihadiri seluruh pengurus cabang Lakpesdam Se Jawa Tengah. jelas Khoirul.
Seyogyanya akan dihadiri oleh ketua PB NU KH. Hasyim Muzadi, namun karena beberapa hal dan kesibukan beliau tidak jadi rawuh, imbuh Khoirul.
Sementara itu, Ketua katib syuriah NU Jateng sekaligus Pengasuh Ponpes Al-tqon KH. Ubaidillah Sodaqoh yang biasa disapa Gus Ubaid, menyampaikan, akhir-akhir ini telah terjadi pergeseran peran dan fungsi Kiyai, untuk itu peran ini harus diambil Lakpesdam, pikir saya jika itu diambil Lakpesdam maka akan lebih baik " kalau ada Lakpesdam, tidak ada masalah yang tak terselesaikan, karena semua masalah yang jadi masalah itu akan diilmiahkan Lakpesdam" jadi, kalau toh karena itu kemudian terkesan Lakpesdam sedikit nakal (dalam pemikiran) itu wajar, namanya juga isih nom.

Advokasi Anggaran
Workshop tersebut menghadirkan pembicara Direktur PC.Lakpesdam NU Jepara, PC. Lakpesdam Cilacap dan Nahdiyyin Center Pekalongan.
Directur Lakpesdam NU Jepara, Mayadina menyampaikan, secara organisasi kegiatan ini merupakan arena silaturahim dan sharing pengalaman antar PC Lakpesdam se Jateng.
Kalau bicara soal advokasi anggaran, Lakpesdam NU Jepara sudah memulai sejak tahun 2004an, untuk advokasi kami lebih mengedepankan pendekatan sektoral. seperti  pertanian, kelautan, pendidikan, kesehatan dan UMKM, karena sampai saat ini kami masih merasa pendekatan ini sangat efektif.
Selain itu, perlu dibangun juga komunikasi dengan stake holder dimasing-masing daerah, terutama eksekutif dan legislatif, ini dimaksudkan agar kran partisipasi masyarakat dapat terbuka secara maksimal. jelas Mayadina.(JS/Badiul)

Tidak ada komentar: