Semarang-Banyaknya persoalan nelayan yang terjadi selama ini disinyalir karena masih lemahnya tanggungjawab dan tidak adanya keperpihakan pemerintah terhadap nelayan, hal ini terungkap dalam diskusi terfokus yang diselenggarakan oleh Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) dan Lembaga Layar Nusantara, yang dihadiri Komunitas Nelayan Tugu Rejo, Mangkang Wetan, Rembang, Jepara dan Gempolsewu, Lakpesdam NU Jepara, YLBHI-LBH Semarang, YLBHI-LBH Surabaya, Serikat Nelayan Indonesia (SNI) kemarin (1/4).
Mida Saragih dari KIARA mengungkapkan,“pentingnya melakukan perlindungan pada wilayah tradisional, serta pemenuhan hak-hak nelayan tradisional, termasuk diantaranya harus segera mengembalikan suku Bajau Pela'u ke "rumahnya" yakni di atas perahu-perahu tempat mereka lahir, beranak cucu, dan mati.
Suku Bajau merupakan kelompok masyarakat yang ada sebelum Negara-negara lahir, mereka adalah pelaku kelautan yang secara turun-temurun menjalani kehidupan dilaut.jelas Mida.
Tidak ada Jamkes
Lebih lanjut Mida mengatakan, Nelayan selama ini juga tidak menerima jaminan kesehatan (jamkes) ketika terjadi kecelakaan dilaut.
Ia mencontohkan kejadian yang menimpa Suyono (32), nelayan Kampung Gempolsewu, Kec. Rowosari, Kab. Kendal yang telah mengalami kecelakaan untuk itu kami menuntut pemerintah untuk segera melakukan tindakan dengan memberikan dana asuransi kecelakaan laut.
Kami juga menuntut pemerintah khususnya pemerintah Jepara melakukan tindakan terhadap Nelayan Jepara. Dimana, Kapal tongkang pengangkutan batu bara Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Tanjungjati telah merusak alat produksi nelayan. imbuh Mida (JS/Badiul)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar