Penanggulangan Kemiskinan Butuh Swadaya Masyarakat

Kota-Peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan keharusan diwujudkan, untuk itu pemenuhan hak dasar warga harus dikedepankan, dengan pemenuhan hak dasar kita dapat mengukur dengan jelas tingkat kesejahteraan warga apakah terjadi peningkatan atau justru mengalami penurunan.
Untuk itu pemerintah telah mengalokasikan anggaran diantaranya melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), meski ditataran teknis ada beberapa kendala, misal kesiapan sumberdaya Manusia (SDM) masyarakat. Demikian disampaikan Suyuti Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jepara. 

Ada juga Bantuan pengembangan ekonomi desa dari pemerintah propinsi yang setiap desanya mendapat Rp. 100 juta, adapun desa di Kabupaten Jepara yang menerima  bantuan sebanyak 63 desa, pencairan glombang satu tahun 2009 di 14 desa, sedang tahun 2010 ada 20 desa, 2011direncanakan ada 14 desa dan tahun 2012 akan ada 15 desa. Jelas Suyuti. 

Sementara pemerintah Kabupaten Jepara mengalokasikan Rp. 22 milyar melalui program Alokasi Dana Desa (ADD), diharapkan dengan banyaknya bantuan yang diglontorkan kedesa ini bisa mendorong pertumbuhan kesejahteraan masyarakat.. Imbuh Suyuti

Perlu Kontrol

Menanggapi hal itu, Deputi Good Governance dan Democracy Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (Lakpesdam) NU, Ahmad Nurul Huda mengatakan, niat baik pemerintah itu tidak ada artinya kalau hanya pengelontoran anggaran saja. apalagi sampai sekarang jumlah angka kemiskinan Jepara yang masih cukup tinggi yakni 289.191 jiwa.  

Pengalaman selama ini program-program pemerintah tidak bisa berjalan dengan baik ditataran teknis, ini dipengaruhi. Pertama harus ada perencanaan yang baik di tingkat pemerintah desa, ini bisa terpenuhi jika desa memiliki RPJMdes, RKAdesa-APBDes,tentunya dengan melibatkan masyarakat secara langsung dalam penyusunan, agar program yang masuk kedesa memang atas dasar kebutuhan. Kedua, ditataran pelaksanaan harus ada pengawasan yang terukur dan jelas, ini dimaksudkan agar tidak terjadi penyelewengan anggaran, apalagi akhir-akhir ini banyak sekali Petinggi yang bermasalah hokum. Ketiga, masyarakat harus pro aktif untuk mengawasi pelaksanaan program tersebut.(JS/Badiul)